"BERUANGMADU NEWS" Memberikan Informasi Terkini Terdepan dan Terpercaya

Berapa Lama Tunggakannya, BPJS Kesehatan Hanya Minta Pelunasan Selama 6 Bulan


SAMARINDA, Beruangmadunewa.com - Berapapun lama tunggakannya, BPJS Kesehatan hanya minta pelunasan tunggakan selama 6 bulan. Alasannya pembayaran iuran BPJS dipastikan bermasalah. Karena pandemi Covid-19 saat ini banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS ) yang menunggak.

Untuk itu, asuransi plat merah ini mengeluarkan kebijakan bagi seluruh peserta yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan seberapapnu lamanya, hanya diwajibkan membayar tunggakan selama 6 bulan terakhir.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Samarinda, Haris Fadilah mengungkapkan, keringanan diberikan kepada peserta yang menunggak selama 6 bulan lebih, hanya dibebankan untuk membayar 6 bulan tunggakan terakhir.

"Jadi bagi peserta mandiri yang mengalami tunggakan lebih dari 6 bulan dan ingin berobat, hanya harus membayar 6 bulannya saja,” ujarnya saat dihubungi awak Tribunkaltim.co melalui telepon selularnya, pada Minggu (28/6/2020).

Berbeda dengan peraturan sebelumnya, dibeberkan Haris, setiap peserta JKN-KIS dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU ) dan Bukan Pekerja (BP) harus membayar penuh tunggakan sebelum kepesertaan JKN-KIS aktif kembali.

“Kalau aturan lama, seluruh peserta harus bayar dulu tunggakan yang belum dibayarkan agar kartunya bisa aktif kembali. Semisal sudah dua tahun nunggak, ya harus dibayar dua tahun. Kalau sekarang tidak, peserta hanya perlu bayar 6 bulan pertama dulu saja,” bebernya.

Setelah dibayarkan tunggakan 6 bulan pertama, dijelaskan Haris, maka peserta sudah dapat berobat dimanapun peserta JKN-KIS terdaftar fasilitas kesehatan (Faskes) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Untuk aturan terbaru ini ketika peserta sudah membayar 6 bulan tunggakan langsung dapat berobat di Faskes. Kebijakan ini, merupakan relaksasi yang kami berikan karena adanya pandemi Covid-19," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, memahami kondisi ekonomi rakyat Indonesia ditengah Pandemi Covid-19 atau virus Corona, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengumumkan adanya pemotongan iuran kepada seluruh pesertanya.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Samarinda, Haris Fadilah menyebutkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 maka pemerintah akan menanggung sejumlah nilai iuran.

“Kepada seluruh peserta, kami ingin sampaikan bahwa per 1 Juli 2020 iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan disesuaikan,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co di rumah makan, di bilangan Jalan Diponegoro, pada Kamis (25/6/2020).

Atas penyesuaian itu, Haris mengungkapkan, peserta hanya harus membayar sebesar Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III. Namun, untuk kelas tiga, Haris menyatakan, pemotongan iuran juga dilakukan.

“Kelas III mendapat kebijakan khusus, untuk peserta PBPU dan BP kelas III per Juli ini masih tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah,” sebutnya.

Sebelumnya, dibeberkan Haris, sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019, besaran iuran untuk peserta PBPU dan BP senilai Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III.

“Ini berlaku untuk pembayaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 lalu. Sedangkan untuk pemotongannya itu, dilakukan sejak Mei dan Juni lalu,” tandasnya.

“Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III,” lanjutnya.

Share this article :
 
Copyright © 2021. Beruangmadu News - All Rights Reserved