Ini Dia Resep Jamu Tolak Miskin Baru Di Kalimantan Timur


SAMARINDA, beruangmadunews.com – Badan Pusat Statistik menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian Indonesia. 

Dampaknya dirasakan oleh 12,15 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak pandemi. Ditambah faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas anjlok. 

Sektor yang paling terdampak dan diharapkan segera pulih ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena itu pemerintah pusat terus mengucurkan bantuan kepada sektor ini. Teranyar, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85  tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit pembiayaan UMKM. 

Seperti dijelaskan Iman Widianto dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), Kementerian Keuangan. Pelaku usaha di Indonesia, didominasi oleh pelaku UMKM. Sehingga sudah  sepatutnya, pemerintah melalui OJK, BI, dan Kementerian Keuangan memberikan stimulus fiskal dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

“Ini dalam upaya bahu-membahu agar ekonomi segera tumbuh,” ujar Iman dalam Pembahasan Progress Stimulus COVID-19 dan Kebijakan Subsidi Bunga Kredit PMK 85. Yang digelar OJK Kaltim, Kamis (16/7). 

Ia menyebut, secara nasional, ada 5.550 UMKM kategori besar, 60.702 kategori menengah, 783.132 kategori kecil dan 63,5 juta UMKM kategori mikro. Keberadaan sektor UMKM ini juga sangat penting karena berkontribusi sebesar 60,34 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. 

“Data PDB kita, tahun 2019 itu Rp 15,9 ribu triliun. 60 persennya disokong dari UMKM,” kata Iman. 

Sektor UMKM juga menyerap 97 persen total tenaga kerja di Indonesia. Dan berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17 persen. 

Sementara itu, Internasional Labour Organization (ILO) Indonesia, mencatat dampak pandemi terhadap UMKM pada April 2020. Dari hasil survey terhadap 571 perusahaan, ada 2/3 UMKM  berhenti beroperasi. 52 persen kehilangan pendapatan hingga lebih 50 persen. Dan 63 persen telah mengurangi jumlah pekerja. 

Dari dampak tersebut, pemerintah telah memberikan respon kebijakan dengan memberikan relaksasi kredit UMKM, tambahan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu termasuk UMKM yang ditetapkan BI. Dan terbaru, pemberian subsidi bunga. 

Hal ini dilakukan, melihat kondisi UMKM yang mengalami penurunan permintaan. Sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Yang mereka gunakan sebagai usaha. 

“Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan dengan melakukan restrukturisasi pinjaman/kredit dan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin kepada UMKM,” jelas Iman. 

Biaya pemulihan PEN yang dialokasikan pemerintah senilai Rp 695,20 triliun. 205,20 triliun dialokasikan pada untuk memperkuat sisi permintaan atau demand side. Berupa perlindungan sosial, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan sosial, pra kerja, dan bantuan lainnya. 

Sementara Rp 402,45 triliun dialokasikan untuk supply side UMKM. Berupa subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), penjaminan untuk modal kerja stop lost, PPh final UMKM DTP, dan masih banyak lagi. 

Total subsidi bunga senilai Rp 35,28 triliun dengan jumlah debitur penerima subsidi bunga 60,66 juta debitur. Yang disalurkan melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Serta melalui BUMN penyalur kredit UMKM dan koperasi.

Dalam PMK-85 juga mengatur kriteria debitur. Di antaranya, UMKM dengan kredit pembiayaan sampai denga 10 milyar, tidak termasuk daftar hitam nasional, memiliki kategori performing loan lancar, memiliki NPWP, serta harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit untuk debitur plafon kredit di atas Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. 

Subsidi bunga akan diberikan dalam periode 6 bulan sejak 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020. Debitur dapat melihat besaran subsidi yang diterima melalui www.jendelaumkm.id. 


KALTIM 6,10 PERSEN 

Berdasarkan sigi  yang dilakukan BPS sampai bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin Kaltim mencapai 230,26 ribu orang. Itu sekitar 6,10 persen penduduk. 

Dari angka itu, penduduk miskin secara absolut bertambah 9,35 ribu orang. Dan secara persentase naik 0,19 persen poin. Dibandingkan pada September 2019 sebanyak 220,91 ribu orang atau 5,91 persen. 

Selama periode September 2019 sampai Maret 2020 penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 5.110 orang. Sedangkan di daerah pedesaan naik sebanyak 4.250 orang.


GERAKKAN PKK

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan, Rudi Prabowo mengatakan pandemi COVID-19 dirasakan seluruh dunia. Selain kesehatan, sector ekonomi juga terpengaruh. Akibat banyaknya perusahan dan industri hiburan yang menampung banyak tenaga kerja, setop beroperasi.

“Terkait bertambahnya 9 ribu orang miskin, tentunya peran semua pihak, pemerintah dan swasta untuk mencari solusi dengan menggalakkan kembali ekonomi kerakyatan,” kata Ketua Kadin versi Edy Ganefo ini. 

Ekonomi kerakyatan atau UMKM, kata Rudi, bisa dilakukan secara klaster. Misalnya dengan menghidupkan kembali kelompok-kelompok PKK, serta pemuda karang taruna di tiap wilayah. 

“Misalkan kelompok warga bisa menanam hidroponik yang usia panennya pendek, sehingga hasil panennya bisa untuk memenuhi kebutuhan peibadi dan menambah pemasukan jika dijual,” kata dia. 

Selanjutnya dengan mengolah bahan makan mentah seperti ikan menjadi kerupuk, sambal dan makanan kemasan dengan berbagai olahan yang tahan lama. “Bisa juga dengan produk-produk daur ulang sampah plastik menjadi tas dan sebagainya,” kata pengusaha konstruksi itu.

Dia menambahkan, pada dasarnya di tiap kelurahan, PKK dan Karan g Taruna sudah ada program buat masyarakat. “Nah itu perlu dihidupkan kembali, dilakukan secara klaster-klaster atau per wilayah,” jelasnya.