"BERUANGMADU NEWS" Memberikan Informasi Terkini Terdepan dan Terpercaya

Kota Balikpapan Tunggu Penjelasan Mendagri Terkait Anggaran Tambahan Pilkada dari Pusat


BALIKPAPAN, Beruangmadunews.com - Pemerintah Kota Balikpapan menunggu penjelasan dan komitmen pemerintah pusat terkait usulan anggaran tambahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dengan Nilai sebesar Rp17 miliar.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi telah mendengarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Kalimantan Timur.

Tadi kan beliau (Mendagri) bilang mengajukan Rp5,1 triliun ke APBN. Apakah mencakupi permintaan daerah seperti Balikpapan yang usulkan tambahan Rp17 miliar. Itu belum terjawab," kata Rizal Effendi, Sabtu (18/7/2020).

Bahkan dirinya telah menanyakan langsung kepada salah satu direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan tersebut. "Katanya nanti ada penjelasan lanjut soal itu dari Menteri Dalam Negeri," sambungnya.

Terlebih Pemkot Balikpapan sudah memberi pernyataan bahwa belum bisa mengakomodir kebutuhan anggaran tambahan. Pasalnya tidak diketahui apakah ada tambahan pendapatan di APBD perubahan tahun ini.

"Kalau Mendagri tadi kan baru penjelasan umum. Belum ada kejelasan secara terperinci. Mudah-mudahan ya sudah tercakupi di Rp5,1 triliun itu," harapnya.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Gubernur Kaltim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan KPU RI telah mengusulkan tambahan Rp4,7 triliun dan Bawaslu RI lebih kurang Rp400 miliar untuk Pilkada serentak tahun ini.

"Olah karena itu kami berjuang dan penyaluran jadi tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp1 triliun, kemudian Rp3 triliun di tahap kedua dan tahap ketiga Rp1,1 triliun," urainya.

Usulan anggaran tahap pertama sudah dipenuhi Rp940 miliar untuk KPU RI dan Rp197 miliar kepada Bawaslu RI. Tito pun menegaskan agar setiap usulan anggaran tambahan disertai dokumen atau data pendukung yang lengkap.

"Harus paham betul cara berpikirnya Kementerian Keuangan karena itu uang negara. Anggaran pasti diberikan kalau data pendukungnya kuat," lanjutnya.

Ia tidak ingin penambahan anggaran Pilkada justru menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Terlebih bila uang negara ternyata disalahgunakan.

"Yang memberikan juga bisa kena pidana karena dianggap menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Paling tidak jadi saksi. Bolak balik dipanggil, kan stres juga," tuturnya.

Untuk diketahui, adanya usulan anggaran tambahan itu karena pelaksanaan Pilkada tahun ini dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga disebut pula sebagai extraordinary atau keadaan luar biasa.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) turut bertambah. Semula 1 TPS untuk 800 pemilih diubah menjadi 500 pemilih. Sehingga dibutuhkan pula tambahan petugas mulai dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), petugas pengawas dari Bawaslu hingga regu keamanan.

"Pastinya insentif bertambah juga. Ditambah lagi alat atau logistik Pilkada dan alat pelindung dari Covid-19. Baik penyelenggara, pengawas, pengamanan maupun pemilih," tandas Tito.

Share this article :
 
Copyright © 2021. Beruangmadu News - All Rights Reserved