Tersisa PKS dan PSI, Anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka Berpotensi Lawan Kotak Kosong


SOLO, Beruangmadunews.com – Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka resmi diusung PDIP maju Pilwali Kota Solo.‎ Pengusaha muda itu dipasangkaan dengan Teguh Prakosa.

Untuk jumlah kursi di DPRD Solo sendiri 45 kursi, 30 kursi diborong PDIP, sisanya PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, PAN masing-masing 3 kursi dan PSI 1 kursi.  Sementara, syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah 9 kursi atau 20 persen dari total kursi.

PKS dan PSI jika berkoalisi tidak memenuhi persyarakat. Karena jika ditotal mereka hanya mengantongi 6 kursi. Padahal persyarakatannya adalah 9 kursi atau 20 persen dari total kursi.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan calon melawan kotak kosong sudah terjadi pada 2015 silam. Sehingga Gibran bakal melawan kotak kosong bukanlah hal yang baru.

Fadli mengatakan, salah satu alasan calon melawan kotak kosong karena mekanisme kaderisasi yang buruk di dalam tubuh partai. Sehingga tidak mempunyai calon yang untuk dijagokan.

“Adalah parpol belum punya mekanisme kaderisasi dan rekrutmen politik yang bagus. Akhirnya tidak ada kader atau figur yang bisa diusung. Karena kaderisasi dan rekrutmen parpol tidak dilakukan secara serius,” katanya.

Fadli berujar, demokrasi bisa berjalan bagus jika partai politik ‎bisa menciptakan kader yang baik dan mumpuni. Sehingga bisa menciptakan kompetisi di Pilkada serentak. Masyarakat juga disuguhi dengan calon-calon yang mumpuni.

“Demokratisasi internal partai politik salah satunya rekrutmen kandidat yang akan diusung dalam pemilu dan pilkada,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Apabila dari hasil perhitungan resmi KPU menyatakan kotak kosong atau kolom kosong menang, maka akan dilakukan Pilkada ulang.

Selain dalam UU 10 Tahun 2016, aturan terkait kemenangan kotak kosong juga terinci pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 sampai 3 tentang pilkada dengan Satu Pasangan Calon. Pasal 25 tersebut berbunyi:

(1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

(2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati, atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada juga mengatur bagaimana jika Pilkada hanya diikuti calon tunggal. Dalam Pasal 54D diatur, pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah.


Sumber : JawaPos.com