Target Pembebasan Lahan Tol Balsam Balikpapan Samarinda Molor, Terkendala Legalitas Tanah

Beruangmadunews.com -- Rencana pemerintah untuk menyelesaikan pembebasan lahan proyek pembangunan jalan Tol Balsam atau Balikpapan Samarinda kembali molor.

Pembabasan lahan yang dimaksud pada pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda sesi 5 dari kilometer 13 menuju Samboja, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Diawal, pemerintah menargetkan proses pembebasan lahan untuk jalan tol sesi 5 dari kilometer 13 rampung akhir tahun 2020 lalu.

Namun hingga memasuki awal tahun 2021, masih ada beberapa lahan milik warga yang digunakan belum terselesaikan proses ganti ruginya.

Hal tersebut dibenatkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Kalimantan Timur, Andi Asnaedi.

Ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian legalitas lahan untuk melanjutkan proses ganti rugi terhadap lahan milik warga.

"Pembebasan lahan hampir 100 persen, kita tinggal menunggu legalitas dari kepemilikan tersebut untuk melanjutkan pada proses pembayaran,” katanya kepada Tribun Kaltim pada Sabtu (30/1/2021).

Sebagai informasi, ada sekira 39 warga di wilayah Kilometer 23 yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol. Mereka menuntut ganti rugi.

Pembayarannya tidak bisa dilakukan karena masih tumpang tindih. Uang ganti rugi lahan pun saat ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan sebesar Rp 28 miliar.

Asnaedi menjelaskan, secara de jure (hukum),kawasan Km 23 termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar.

Namun, sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, memang ada sebagian masyarakat yang sudah bertempat tinggal di wilayah itu.

"Jadi itu yang harus diselesaikan, diberikan pembayaran kepada masyarakat. Untuk jumlah kota bidangnya saya kurang tahu pasti,” terangnya.

Ia menambahkan, seharusnya proses pembebasan lahan ini sudah terselesaikan pada tahun 2020 lalu.

Namun hingga saat ini pihaknya masih surat dari Dirjen Planologi untuk menentukan status lahan.

“Target dari Kemenkumham seharusnya selesai dalam tahun 2020, cuma Dirjen Planologi hingga saat ini belum menyerahkan,” pungkasnya.